Tema Dan Materi Bimtek Nasional

JADWAL BIMTEK NASIONAL – LEDIKNAS

INFO TEMA BIMTEK NASIONAL, Jadwal Bimtek dan Diklat Nasional

Berikut LEDIKNAS lampirkan TEMA BIMTEK DAN MATERI BIMTEK bagi PEMDA Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

NO.DAFTAR TEMAKETERANGAN
1Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)selengkapnya
2Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
3Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018selengkapnya
4Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
5Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
6Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)Selengkapnya
7Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya
8Bimtek Manajemen BencanaSelengkapnya
9Metode Penyusunan Indikator Kinerja UtamaSelengkapnya
10Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPDSelengkapnya
11Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahSelengkapnya
12Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
13Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
14Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
15Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
16Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016Selengkapnya
17Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
18Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
19Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
20Disiplin Pegawai ASN Dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja PegawaI (SKP)Selengkapnya
21Peran Strategi Humas Dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi Di PemerintahanSelengkapnya
22Master Of Ceremony (MC) Dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan Dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
23Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan di Pemerintah Daerah Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
24Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI No.06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya
25Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
26Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan DesaSelengkapnya
27Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
28Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
29Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
30Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016Selengkapnya
31Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
32Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
33Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
34Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
35Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNSSelengkapnya
36Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
37Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
38Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perrubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
39Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran Serta Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahSelengkapnya
40Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang BaikSelengkapnya
41Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017Selengkapnya
42Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan Dan Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan Perka BKN Nomor 19 Tahun 2017Selengkapnya
43Penanggulangan Bencana Dan Rehabilitasi Pasca BencanaSelengkapnya
44Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan DesaSelengkapnya
45Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
46Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintahan DaerahSelengkapnya
47Penyusunan Dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)Selengkapnya
48Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010Selengkapnya
49Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018Selengkapnya
50Sosialisasi Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
51Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
52Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
53Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
54Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
55Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018Selengkapnya
56Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018Selengkapnya
57Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
58Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
59Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
60Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka KereditnyaSelengkapnya
61Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
62Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang ProfesioanalSelengkapnya
63Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
64Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
65Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Selengkapnya
66Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal DaerahSelengkapnya
67Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan TransparanSelengkapnya
68Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Selengkapnya
69Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Selengkapnya
70Pengelolaan Sampah Menuju Kota BersihSelengkapnya
71Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
72Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan PanganSelengkapnya
73Bentuk Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinasselengkapnya
74Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)selengkapnya
75Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolanselengkapnya
76Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya
77Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
78Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
79Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerjaselengkapnya
80Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)selengkapnya
81Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerahselengkapnya
82Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
83Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri 130 Tahun 2018selengkapnya
84Penyusunan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018Selengkapnya
85Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011Selengkapnya
86Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
87Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Bendahara Dan Pembantu Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya

Informasi permintaan undangan :

Surat dapat di Fax / Pos/ Email / WhatsApp, Untuk Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi Kontak kami

Telepon : 021-21478758
Fax : 021-21478758
Handphone : 0821 123 6666 2 (Tlp/Sms/WA); 0811 180 721 (Tlp/Sms), an. Arifin Siregar
Email : lediknas@gmail.com

  • Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara(i) tidak menemukan MATERI BIMTEK yang diinginkan, silahkan Request Materi/ Judul dengan menghubungi Kontak kami;
  • Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Request Minimal 8 Peserta untuk Wilayah Jakarta, Bogor dan Bandung serta Minimal 10 Peserta untuk Luar Wilayah Jakarta, Bogor dan Bandung (kegiatan bisa di Seluruh Indonesia)

HORMAT KAMI LEDIKNAS, TERIMA KASIH.

710 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini